Purbaya Blak-blakan Soal Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan terus memastikan iklim usaha yang sehat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% pada 2029.

Salah satu cara memperbaiki iklim usaha yang sehat itu ialah dengan mengatasi hambatan usaha atau debottlenecking dan memastikan tata kelola usaha yang legal melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah.

"Saya yakin dalam satu tahun ke depan, kondisi iklim usaha akan jauh lebih baik, dan itu cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih kuat," kata Purbaya dalam acara Indonesia Economic Summit di Shangri La Hotel, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Purbaya mengatakan, bentuk perbaikan iklim usaha itu seperti pencabutan izin perusahaan yang beroperasi secara ilegal, seperti yang terjadi di area tambang emas Martabe.

"Kami sekarang sedang membersihkan praktik buruk di industri pertambangan. Salah satu contohnya adalah pencabutan izin perusahaan. Ini adalah langkah untuk memastikan iklim investasi dan praktik pertambangan yang baik. Kami bukan anti-pertambangan, tetapi kami menentang pertambangan ilegal," paparnya.

Bila ada masalah dari keputusan pencabutan izin itu, ia menekankan, para pengusaha bisa mengajukan keberatan secara hukum dan melaksanakan praktik bisnis secara benar dan legal.

"Seperti Jardine (Jardine Matheson) selalu dapat mengajukan keberatan atau keluhan kepada pemerintah selama mereka menjalankan bisnis secara benar. Ini bukan akhir segalanya. Mereka bisa menyampaikan kasusnya kepada kementerian terkait, dan pemerintah kami bersikap adil," ungkap Purbaya.

Ia pun menekankan, pencabutan izin usaha terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal, seperti di area tambang emas Martabe itu juga bukan bentuk sentralisasi.

"Tidak. Kami tidak melakukan sentralisasi kekuasaan, melainkan memperbaiki sistem sentralisasi yang ada. Setelah krisis, sistem ini diterapkan, tetapi praktiknya kurang baik dan penuh korupsi di daerah. Banyak kepala daerah dipenjara karena korupsi," ucapnya.

"Presiden ingin memperbaiki praktik tersebut dengan menarik sebagian kewenangan ke pusat, lalu pusat mengelola dan menyalurkan kembali ke daerah dengan arahan yang jelas. Setelah daerah belajar, lima tahun ke depan kewenangan itu akan dikembalikan dengan kualitas tata kelola yang lebih baik. Kami tidak akan kembali ke sentralisasi penuh," tegas Purbaya.

Dengan langkah perbaikan itu, Purbaya pun percaya diri ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh cepat sesuai target Presiden Prabowo Subianto di level 8%, dari yang selama satu dekade terakhir stagnan dengan pertumbuhan kisaran 5%.

"Tahun ini 6%, tahun depan 6,5%, berikutnya mendekati 7%, dan menjelang 2029 mendekati 8%, jika saya masih di sini. Saya yakin, karena saya telah mengamati ekonomi selama 25 tahun," ucapnya.

(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]