Serapan Anggaran Baru 30,61%, Begini Penjelasan Sekjen Kementrans

2 hours ago 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi optimistis penyerapan anggaran akan meningkat signifikan hingga akhir tahun. Keyakinan tersebut seiring dengan mulai bergulirnya sejumlah kegiatan strategis, pengadaan, hingga pelatihan yang akan dilaksanakan pada semester kedua 2026.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan anggaran tahun depan. Fokusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pegawai, operasional kementerian, serta penguatan tata kelola dan transformasi digital.

"Untuk kinerja semester satu tahun 2026, sampai dengan hari ini Setjen baru mencapai realisasi anggaran sebesar 30,61 persen," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Edy Gunawan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Serapan tersebut masih sesuai dengan tahapan pelaksanaan program yang telah disusun. Sekjen juga telah melakukan pemetaan proyeksi realisasi anggaran dari masing-masing biro dan unit kerja. Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh program dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Insyaallah kami sudah memproyeksikan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun untuk Setjen itu bisa mencapai 97,97 persen," ujarnya.

Sambil mengejar target penyerapan 2026, Kementerian Transmigrasi juga mulai menyiapkan program kerja tahun depan. Pagu indikatif yang diterima Sekjen pada 2027 akan digunakan untuk mendukung layanan dasar kementerian sekaligus mendukung sejumlah agenda transformasi kelembagaan.

"Setjen pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp310,63 miliar. Sebanyak 97,26 persen digunakan untuk program dukungan manajemen dan 2,74 persen digunakan untuk program teknis transmigrasi," kata Edy.

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan sumber daya manusia, transformasi digital, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga pelatihan masyarakat transmigrasi.

"Dari total anggaran tersebut, 38,58 persen digunakan untuk belanja pegawai, 55,6 persen untuk belanja operasional, dan 5,13 persen untuk belanja non-operasional," jelasnya.

Ia menegaskan penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian di tengah ruang fiskal yang terbatas. Prioritas utama tetap diberikan untuk menjamin kebutuhan pegawai dan operasional dasar kementerian sebelum mengalokasikan anggaran bagi program lainnya.

"Pada prinsipnya kami mengikuti arahan pimpinan bahwa yang utama adalah belanja pegawai, kemudian belanja operasional yang benar-benar harus disiapkan, dan terakhir belanja non-operasional. Kami berharap dukungan agar dengan anggaran yang terbatas ini tetap dapat mendukung keberhasilan program transmigrasi dan pencapaian target pembangunan nasional," tutup Edy.

(dce)

Add