Ramai-ramai Tinggalkan Amerika, Musuh Trump Makin Banyak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan lembaga publik di berbagai negara Eropa mulai mengurangi ketergantungan pada layanan digital perusahaan teknologi besar dari Amerika Serikat (AS).

Langkah ini dilakukan untuk mengejar apa yang mereka sebut "kedaulatan digital", yakni kemampuan mengendalikan sendiri infrastruktur dan data penting tanpa bergantung pada pihak asing.

Prinsip serupa sudah lebih dulu digaungkan China, pasca AS melancarkan aksi pembatasan ekspor chip AI dan alat pembuat chip canggih ke negara kekuasaan Xi Jinping. Belakangan, India juga menerapkan prinsip serupa. India menggenjot aplikasi pesan singkat buatan lokal, serta mengajak masyarakat untuk beralih dari WhatsApp buatan Meta asal AS.

Kembali ke Eropa yang selama ini dikenal sebagai sekutu AS, pemerintah Prancis memutuskan 2,5 juta pegawai negeri akan berhenti menggunakan layanan konferensi video dari perusahaan AS seperti Zoom, Microsoft Teams, Webex, dan GoTo Meeting pada 2027 mendatang.

Mereka akan beralih ke Visio, sistem konferensi video buatan dalam negeri. Pemerintah menyatakan kebijakan ini bertujuan menjamin keamanan dan kerahasiaan komunikasi elektronik publik.

"Kami tidak bisa mengambil risiko pertukaran ilmiah, data sensitif, dan inovasi strategis kami terekspos kepada aktor non-Eropa," kata Menteri Layanan Sipil David Amiel, dikutip dari APNews, Kamis (5/2/2025)

Langkah serupa juga terjadi di negara lain. Negara bagian Schleswig-Holstein di Jerman telah memindahkan 44.000 akun email pegawai dari Microsoft ke program sumber terbuka.

Sistem berbagi file SharePoint juga diganti dengan Nextcloud, dan pemerintah setempat mempertimbangkan penggunaan Linux sebagai pengganti Windows. Militer Austria pun menghentikan penggunaan Microsoft Office dan beralih ke LibreOffice, perangkat lunak perkantoran open source.

Sementara itu, kota Lyon di Prancis serta pemerintah Denmark dan beberapa kota besar di negara tersebut juga mulai mengadopsi perangkat lunak bebas untuk kebutuhan administrasi.

Lengkah menuju kedaulatan digital ini dipicu berbagai faktor. Selain kekhawatiran soal privasi data, ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Eropa, termasuk isu Greenland, meningkatkan kekhawatiran bahwa akses layanan teknologi bisa diputus sewaktu-waktu.

Kekhawatiran tersebut menguat setelah pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang membuat Microsoft menonaktifkan email pejabat yang terkena sanksi. Insiden ini memunculkan ketakutan akan adanya "kill switch" dari perusahaan teknologi besar.

Di sisi lain, Eropa juga merasa tertinggal dari Amerika Serikat dan China dalam pengembangan teknologi. Meski Uni Eropa telah menjatuhkan denda besar dan membuat aturan ketat untuk menahan dominasi perusahaan seperti Google, langkah itu dinilai belum cukup mengurangi ketergantungan pada Big Tech.

Akibatnya, berbagai negara dan institusi kini memilih solusi lokal atau open source, baik untuk email, perangkat lunak perkantoran, sistem berbagi file, hingga konferensi video.

Penyedia cloud asal AS merespons dengan membangun apa yang disebut operasi "sovereign cloud", yakni pusat data yang berlokasi di negara-negara Eropa, dimiliki entitas Eropa, serta hanya bisa diakses secara fisik maupun jarak jauh oleh staf yang merupakan penduduk Uni Eropa.

Namun, bagi sebagian pemerintah negara di Eropa, solusi terbaik tetap mengurangi ketergantungan pada vendor asing.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]