Perintah Amran, Beras SPHP Terus Diguyur Sampai Akhir Februari 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus melanjutkan intervensi pasar beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampa akhir bulan Februari ini. Dikatakan, langkah ini untuk menjaga pasokan dan menekan gejolak harga beras di tingkat konsumen, terutama jelang Ramadan-Idulfitri 2026. 

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono berharap, perpanjangan hingga akhir Februari dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perum Bulog bersama pemangku kepentingan di daerah. Dan, Bulog diharapkan dapat semakin menggenjot penyaluran beras SPHP ke masyarakat, terutama menjelang dimulainya hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan pada pertengahan Februari.

Keputusan ini dilakukan pemerintah di tengah kondisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang diklaim pada level kuat.Berlanjutnya program SPHP beras ini adalah sambungan dari pelaksanaan tahun 2025 yang sebelumnya dapat dijalankan di awal 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Sesuai arahan Kepala Bapanas (yang juga Menteri Pertanian) Bapak Andi Amran Sulaiman, SPHP beras penting untuk terus dilanjutkan. Stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini paling tinggi, jadi intervensi ke pasaran seperti ini bisa untuk menekan harga beras. Ini juga agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang baik dan wajar," kata Maino dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

"Untuk perpanjangan sampai akhir Februari, kami mendorong Bulog di daerah-daerah untuk mengoptimalkan penjualan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah dan kanal lainnya. Tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan Bapanas yang sedang turun ke daerah juga kami minta untuk bantu percepatan SPHP beras," ucapnya.

Dijabarkan, hingga 31 Januari 2026, realisasi penjualan beras SPHP tercatat mencapai 902,7 ribu ton. Target penyaluran beras SPHP tahun 2025 dipatok sebesar 1,5 juta ton. Artinya, masih ada sekitar 597 ribu ton beras SPHP yang harus disalurkan dalam perpanjangan periode ini. 

"Dalam warkat Bapanas, Bulog diminta untuk memaksimalkan penjualan tonase melalui berbagai kanal yang telah ditetapkan. Penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan BUMN, koperasi pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kota, serta swalayan atau ritel modern," jelas Maino. 

Program SPHP Tahun 2026

Sementara itu,Maino mengungkapkan, program SPHP beras tahun 2026 telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan pada akhir Januari 2026. Namun demikian, masih diperlukan proses administrasi pemindahan ABT ke dalam anggaran Bapanas, sehingga pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 diperkirakan baru dapat dimulai pada Maret mendatang.

"Adapun nilai ABT SPHP beras 2026 yang telah disetujui sebesar Rp 4,97 triliun, yang ekuivalen dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras SPHP kepada masyarakat. Dengan dukungan tersebut, Bapanas bersama Bulog diharapkan dapat menjaga kontinuitas pelaksanaan program SPHP beras tanpa jeda," kata Maino.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]