Negara Kacau Balau karena Krisis, Darurat Nasional Terus Berulang

Jakarta, CNBC Indonesia - Bolivia kembali dilanda krisis cukup parah setelah berminggu-minggu aksi protes antipemerintah yang dipicu kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi berkembang menjadi krisis politik yang makin dalam.

Terbaru, Presiden Bolivia Rodrigo Paz pada Sabtu (20/6/2026) waktu setempat mengumumkan status keadaan darurat nasional. Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah drastis demi menghadapi krisis yang terus membesar.

Penetapan keadaan darurat dilakukan di tengah blokade jalan yang meluas di berbagai wilayah negara Amerika Selatan tersebut. Aksi tersebut telah mengganggu distribusi barang-barang penting, memukul aktivitas ekonomi, dan memicu kekhawatiran akan memburuknya kondisi kemanusiaan.

Gelombang demonstrasi yang didukung serikat pekerja, kelompok petani, serta pendukung mantan Presiden Evo Morales kini tidak hanya menuntut perbaikan kondisi ekonomi, tetapi juga mendesak Presiden Paz untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut data Kantor Ombudsman Bolivia, blokade jalan yang berlangsung selama sekitar 50 hari terakhir telah menyebabkan kelangkaan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis di sejumlah wilayah negara itu. Situasi tersebut juga membuat roda perekonomian nyaris terhenti.

Kantor Ombudsman mencatat sedikitnya 14 orang meninggal dunia dalam periode 1 Mei hingga 15 Juni terkait gejolak yang berlangsung.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan kepada publik, Paz mengatakan pemerintah tidak dapat lagi membiarkan situasi tersebut terus berlanjut.

"Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini. Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka," kata Paz, dilansir CNN International.

Paz menjelaskan bahwa penetapan keadaan darurat membuka jalan bagi militer dan kepolisian untuk mengambil tindakan dalam memulihkan ketertiban di seluruh wilayah Bolivia. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk mengembalikan kondisi normal di negara yang saat ini sedang dilanda ketegangan politik dan sosial.

"Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara," ujarnya.

Sejarah Kelam Krisis Bolivia

Penerapan keadaan darurat nasional tidak baru kali ini terjadi di Bolivia. Negara Amerika Latin ini cukup sering menggunakan darurat nasional atau state of emergency, terutama saat terjadi kerusuhan sosial, blokade nasional, atau pergantian kekuasaan.

Bahkan, penerapan darurat nasional di Bolivia jauh lebih sering dibandingkan negara-negara tetangganya seperti Chile atau Uruguay.

Bolivia memiliki sejarah panjang keadaan darurat yang terkait dengan pergolakan sosial dan politik.

Berikut intervensi darurat besar dalam sejarah Bolivia.

1. Pemilu Bolivia 1949

Pada tahun ini merupakan periode pergolakan besar dan krisis sosial-politik di Bolivia, yang menjadi batu loncatan menuju Revolusi Nasional 1952. Tahun ini ditandai oleh pemilu legislatif pada 1 Mei, pembantaian buruh tambang timah (Tragedi Siglo XX), serta pecahnya Perang Saudara singkat pada akhir Agustus yang dipimpin oleh partai oposisi

Setelah pemogokan umum, terjadi perselisihan sengit di tambang timah Siglo XX (Potosí) yang memicu intervensi militer oleh Presiden Mamerto Urriolagoitía. Penangkapan para pemimpin serikat pekerja dibalas dengan penyanderaan pegawai asing, yang berujung pada Tragedi Pembantaian Siglo XX.

Ketegangan memuncak menjadi perang saudara ketika kelompok oposisi Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) melancarkan pemberontakan di empat kota utama. Meskipun berhasil menguasai sebagian besar wilayah, pasukan pemerintah akhirnya menumpas pemberontakan tersebut pada September 1949.

2. Darurat Nasional Bolivia 1960-an

Pada tahun ini, ada kudeta besar-besaran di Bolivia, membuat pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional. Presiden Paz Estenssoro memutuskan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Wakil presiden sayap kiri Juan Lechin, yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada 1964, dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden dan kemudian dikirim sebagai duta besar ke Italia oleh Estenssoro. Pada tanggal 5 Desember 1963, pendukung sayap kiri Lechin mengundurkan diri dari pemerintahan. Pada saat itu Lechin berpisah dari MNR dan membentuk Partai Revolusioner Kiri Nasionalis.

Ketika Paz Estenssoro memenjarakan beberapa aktivis buruh militan, para penambang di tambang Catavi menanggapi dengan menyandera sekelompok orang, termasuk empat warga negara AS. Krisis tersebut diselesaikan setelah mediasi Lechin. Peristiwa ini menandai putusnya aliansi antara MNR Paz Estenssoro dan para penambang, yang telah dimulai pada tahun 1942.

Selama enam bulan berikutnya, keresahan internal terus meningkat, karena para penambang melakukan pemogokan dan kerusuhan. Berbagai politisi, termasuk Lechin, meminta Barrientos untuk campur tangan. Pada akhir Oktober, Paz Estenssoro meminta tentara untuk memadamkan pemberontakan penambang di dekat Oruro. Setelah bentrokan bersenjata antara tentara dan penambang pada 28 Oktober, Barrientos dan Ovando memutuskan untuk melakukan pemogokan dan melancarkan kudeta mereka pada 3 November.

Karena Paz Estenssoro dengan kebijakan ekonominya yang didukung AS telah membuat para penambang radikal merasa terasingkan, dan dengan masa jabatan ketiganya juga membuat marah politisi MNR lainnya, mantan pemimpin MNR Lechin dan Guevara mendukung kudeta tersebut, dengan Guevara menjadi menteri luar negeri pada tahun 1967.

3. Keadaan Darurat Nasional Bolivia 1995

Bolivia kembali mengalami gejolak akibat krisis sosial dan politik. Pemerintah memberlakukan keadaan darurat nasional (state of siege) menyusul pemogokan massal oleh para guru, buruh (COB), dan petani koka yang menentang kebijakan privatisasi, reformasi pajak, reformasi pendidikan, serta program pemberantasan ladang koka yang didorong oleh AS.

Pemerintah meluncurkan kampanye agresif untuk memusnahkan ladang koka. Hal ini memicu protes keras dari petani koka (cocaleiros) yang saat itu dipimpin oleh Evo Morales.

Serikat Buruh Bolivia (COB) dan serikat guru melakukan pemogokan umum yang melumpuhkan sebagian besar aktivitas ekonomi. Serikat menuntut kenaikan upah yang lebih baik untuk mengimbangi biaya hidup.

Sebagai respons atas eskalasi protes yang meluas, pemerintah mengumumkan keadaan darurat militer, menangkap ratusan pemimpin serikat pekerja, dan membatasi kebebasan sipil.

4. Cochabamba Water War 2000

Gelombang protes besar terjadi di Bolivia pada 2000, di mana aksi protes ini dilakukan untuk menentang rencana pemerintah Bolivia yang akan melakukan privatisasi air bersih.

Dipicu oleh lonjakan tarif hingga 300% akibat monopoli oleh konsorsium asing Aguas del Tunari, masyarakat turun ke jalan, memicu bentrokan yang berujung pada pembatalan kontrak dan penyerahan kembali pengelolaan air ke publik.

Warga membalas dengan mogok kerja, memblokir jalan, dan melakukan pemogokan pembayaran yang melumpuhkan kota. Demonstrasi ini diorganisir oleh koalisi lintas sektoral bernama Coordinadora.

Pemerintah Bolivia pun menanggapi protes dengan mengerahkan militer, memberlakukan keadaan darurat, dan menggunakan gas air mata, yang menyebabkan korban luka dan setidaknya satu korban jiwa.

Pada April 2000, tekanan dari blokade kota dan demonstrasi besar-besaran memaksa pemerintah membatalkan kontrak privatisasi tersebut dan mengembalikan pengelolaan ke perusahaan publik.

5. Gas War 2003

Bolivia kembali dilanda gelombang protes oleh masyakaratnya, setelah adanya rencana pemerintah yang akan mengekspor cadangan gas alam ke AS dan Meksiko.

Presiden Gonzalo Sánchez de Lozada dengan perusahaan asing yakni Pacific LNG melakukan kontrak untuk mengekspor cadangan gas Bolivia. Di bawah kontrak tersebut, Bolivia hanya akan menerima keuntungan sekitar 18% dari pendapatan kotor.

Rakyat Bolivia marah karena gas alam akan diekspor melalui wilayah Chile, negara yang secara historis dianggap musuh sejak merebut wilayah pesisir Bolivia pada abad ke-19.

Para pengunjuk rasa menuntut nasionalisasi sumber daya gas alam dan industrialisasi agar kekayaan tersebut dinikmati oleh rakyat Bolivia sendiri. Pemerintah Bolivia pun menerapkan darurat militer untuk meredam aksi protes. Namun, mobilisasi militer untuk meredam demonstrasi di kota El Alto dan La Paz berujung pada kekerasan berdarah, menewaskan sekitar 60-an orang dan melukai ratusan lainnya

Tekanan dari aksi mogok nasional dan blokade jalan memaksa Presiden Sánchez de Lozada mundur dan melarikan diri ke AS pada 17 Oktober 2003. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintahan baru yang lebih pro-nasionalisasi sumber daya alam.

6. Bencana El Nino 2007

Penerapan kondisi darurat nasional pada tahun ini bukan karena gelombang protes, tetapi karena adanya bencana besar akibat fenomena El Nino. Bolivia dilanda banjir dahsyat akibat fenomena tersebut.

El Nino tersebut memicu bencana iklim ekstrem di seluruh Bolivia, terutama berupa banjir dahsyat di dataran rendah dan kekeringan di wilayah dataran tinggi. Bencana hidrometeorologi ini mempengaruhi kesembilan departemen (provinsi) di negara tersebut dan menjadi salah satu krisis iklim terburuk dalam sejarah modern negara itu.

Bencana ini berdampak pada sekitar 100.000 keluarga atau sekitar 500.000 orang.

Wilayah dataran rendah di Amazon Bolivia dan wilayah seperti Beni, Santa Cruz, dan Cochabamba mengalami hujan ekstrem. Sungai meluap, merendam ribuan rumah, memicu tanah longsor, dan menyebabkan lebih dari 30.000 orang mengungsi.

Sementara wilayah utara dan timur tenggelam, wilayah dataran tinggi (Altiplano) mengalami kekeringan ekstrem, embun beku (freeze), dan hujan es yang menghancurkan tanaman pangan pokok.

Akses jalan yang terputus atau terendam banjir mengisolasi banyak komunitas, sehingga membutuhkan bantuan darurat makanan, obat-obatan, dan tenda. Situasi ini juga memicu risiko tinggi akan penyakit yang ditularkan melalui air.

7. Bencana 2024-2025

Bencana besar kembali terjadi di Bolivia pada 2024 hingga 2025, di mana bencana tersebut mulai dari kebakaran hutan hingga banjir. Pada 2024, beberapa wilayah di Bolivia dilanda kebakaran hutan hebat.

Kebakaran hebat mulai mendominasi antara Juli dan November 2024, didorong oleh musim kemarau ekstrem dan fenomena iklim. Wilayah yang paling parah terkena dampak berada di Departemen Santa Cruz dan Beni, termasuk kawasan lindung di daerah La Chiquitania dan Amazon Bolivia.

Selain kondisi cuaca panas yang parah, bencana ini dipicu oleh praktik chaqueo (pembakaran lahan pertanian) dan deforestasi untuk perluasan agribisnis atau peternakan yang tidak terkendali

Kerusakan ekosistem sangat masif, menghancurkan habitat satwa liar, dan menyebabkan pelepasan emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer. Bencana ini juga menyebabkan darurat kesehatan akibat polusi asap yang menyelimuti wilayah lokal dan memaksa warga mengungsi.

Pada 2025, banjir bandang kembali menerjang beberapa wilayah di Bolivia dan pemerintah kembali menerapkan kondisi darurat nasional untuk menanggulangi bencana banjir yang disebabkan oleh hujan deras, yang menyebabkan 51 korban jiwa.

Presiden Luis Arce mengatakan sekitar 380.000 keluarga telah terkena dampak bencana banjir di sembilan wilayah Bolivia.

Keadaan darurat akan memungkinkan pemerintah untuk memobilisasi lebih banyak personel darurat untuk operasi penyelamatan, dan untuk mempercepat pembelian peralatan.

(chd/luc)

Add as a preferred
source on Google