Keketuaan D-8 Indonesia: Gerbang Pasar Halal Dunia

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Tahun 2026 adalah tahun diplomasi yang istimewa bagi Indonesia. Mulai 1 Januari 2026, Indonesia memegang keketuaan Developing Eight atau D-8 untuk periode 2026-2027. Forum ini beranggotakan sembilan negara besar di dunia berkembang: Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turki, Mesir, Nigeria, dan anggota terbaru, Azerbaijan.

D-8 lahir pada 1997 melalui Deklarasi Istanbul. Gagasannya sederhana, tetapi besar: negara-negara berkembang tidak cukup hanya menjadi pasar. D-8 perlu semakin tampil sebagai pelaku utama dalam perdagangan, investasi, industri, teknologi, pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kini, hampir tiga dekade setelah didirikan, D-8 memasuki babak baru. Ukuran ekonominya telah mencapai sekitar USD5 triliun. Jumlah penduduknya sekitar 1,3 miliar orang. Wilayahnya membentang dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga Kaukasus. D-8 adalah pasar besar yang sedang menunggu dikelola dengan lebih serius.

Bagi Indonesia, keketuaan D-8 adalah peluang untuk menunjukkan bahwa ekonomi halal (ekonomi syariah) tidak terbatas pada urusan sertifikat, label, atau konsumsi domestik. Ekonomi halal adalah jalan untuk memperkuat produksi, membuka pasar ekspor, menarik investasi, memperluas lapangan kerja, dan menaikkan kelas usaha Indonesia.

Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT D-8 di Kairo tanggal 19 Desember 2024 memberi arah yang jelas untuk D-8. D-8 perlu memperdalam integrasi ekonomi, menjalankan perjanjian perdagangan preferensial secara efektif, menyederhanakan prosedur kepabeanan, dan membangun rantai nilai halal melalui jejaring ekonomi halal D-8. Dengan kata lain, kerja sama D-8 harus berubah dari seremoni menjadi transaksi, dari forum menjadi pasar, dari diplomasi menjadi pesanan dagang.

Nilai perdagangan menunjukkan peluang besar yang belum tergarap. Perdagangan intra-D-8 memang naik dari USD135,15 miliar pada 2023 menjadi USD157 miliar pada 2024. Namun, dibandingkan ukuran ekonomi D-8 yang sekitar US$5 triliun, nilai tersebut masih belum mencerminkan kekuatan D-8. Juga masih besar jaraknya dari target D-8 di 2030 sebesar USD500 miliar. Indonesia perlu mengambil peran lebih besar. Bukan sekadar sebagai ketua sidang, tetapi sebagai penggerak pasar.

Ekonomi halal dapat menjadi pintu masuk yang paling nyata. Negara-negara D-8 memiliki basis konsumen Muslim yang besar, kebutuhan pangan yang kuat, pasar fesyen dan kosmetik yang tumbuh, kebutuhan obat dan bahan baku halal yang meningkat, serta peluang pariwisata ramah Muslim yang luas.

Indonesia punya modal besar: jumlah penduduk Muslim terbesar, pengusaha UMKM yang banyak, industri makanan dan minuman yang kuat, ekosistem keuangan syariah, serta pengalaman sertifikasi halal yang terus berkembang.

Namun, modal besar tidak cukup. Indonesia perlu tampil dengan produk yang siap, harga yang bersaing, mutu yang stabil, kemasan yang layak ekspor, dan keberanian membuka jejaring dagang lintas negara. Keketuaan D-8 harus menjadi momentum untuk mengubah cara pandang pengusaha. Pasar halal bukan hanya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar atau daerah lain. Pasar halal juga ada di Dhaka, Lahore, Karachi, Istanbul, Kairo, Lagos, Kuala Lumpur, Teheran, dan Baku.

Salah satu kegiatan keketuaan Indonesia, yaitu D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 menjadi sangat penting. Kegiatan pada 8-12 Juli 2026 di Senayan Indoor Tennis Complex, Jakarta, harus menjadi ruang temu antara produsen dan pembeli, antara UMKM dan investor, antara regulator dan pelaku industri, antara budaya dan perdagangan. Program pameran, temu bisnis, temu investasi, diskusi industri halal, serta festival budaya dapat menjadi wajah baru diplomasi ekonomi Indonesia.

Masyarakat Indonesia perlu melihat agenda D-8 HEI sebagai milik bersama. Pemerintah membuka pintu. Dunia usaha membawa produk. Daerah menyiapkan komoditas unggulan. UMKM memperbaiki mutu dan kemasan.

Kampus menyiapkan riset dan inovasi. Pesantren dapat masuk melalui produk pangan, fesyen, pendidikan, dan kewirausahaan. Media membantu menyebarkan semangat. Diaspora Indonesia di negara D-8 dapat menjadi jembatan pasar. Pada akhirnya, keberhasilan D-8 akan terasa bila pengusaha kita mendapat pembeli baru, pasar baru, dan kepercayaan baru.

Keketuaan D-8 bukan hanya urusan Kementerian Luar Negeri atau panitia KTT. Keketuaan D-8 adalah panggung nasional. Jika dimanfaatkan dengan benar, Indonesia dapat mendorong kerja sama sertifikasi halal, memperluas saling pengakuan standar, memperkuat rantai nilai (bahan baku) halal, membuka akses pembiayaan, dan mempertemukan pengusaha dengan pembeli lintas negara.

Dunia sedang berubah. Rantai nilai global tidak hanya ditentukan oleh negara besar. Negara berkembang mulai mencari peluang kerja sama baru yang lebih adil. D-8 dapat menjadi salah satu jawabannya. Indonesia, dengan pengalaman demokrasi, kekuatan pasar domestik, dan visi menjadi pusat ekonomi syariah dunia, memiliki posisi yang tepat untuk memimpin.

Keketuaan D-8 2026-2027 harus meninggalkan jejak yang konkret. Jejak keketuaan itu perlu terlihat dalam kontrak dagang, investasi baru, dan akses pasar yang benar-benar dirasakan pengusaha Indonesia.

Indonesia tidak hanya berbicara tentang potensi. Indonesia harus membawa produk, membuka jaringan, dan menggerakkan pasar. Dari Jakarta, Indonesia dapat mengirim pesan kuat kepada dunia: ekonomi halal bukan pasar pinggiran. Ekonomi halal adalah masa depan perdagangan yang lebih bersih, adil, dan saling menguatkan.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google