Gak Ada Akhlak! 'Serangan Seks' Jadi Alat Israel Usir Warga Palestina

5 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Pakar hak asasi manusia dan hukum melaporkan fakta mengerikan terkait taktik tentara serta pemukim Israel yang menggunakan kekerasan berbasis gender, pelecehan, hingga serangan seks untuk memaksa warga Palestina angkat kaki dari rumah mereka di Tepi Barat.

Mengutip laporan Guardian pada Selasa, (21/04/2026), sebuah kelompok organisasi kemanusiaan internasional mengungkapkan bahwa tindakan asusila ini sengaja dilakukan secara sistematis untuk merusak mental komunitas lokal agar mereka menyerah dan pergi.

"Kekerasan seksual digunakan untuk menekan komunitas, membentuk keputusan tentang tetap tinggal atau meninggalkan rumah dan tanah mereka, dan mengubah pola kehidupan sehari-hari," kata kelompok organisasi tersebut dalam laporan mereka.

Laporan bertajuk "Sexual violence and forcible transfer in the West Bank" ini merinci eskalasi serangan seksual sejak tahun 2023. Berdasarkan hasil survei, ketakutan akan serangan seksual menjadi faktor utama warga memutuskan untuk mengungsi demi keselamatan keluarga.

"Para peserta menggambarkan pelecehan seksual sebagai momen ketika ketakutan berubah dari kronis menjadi tidak tertahankan. Mereka berbicara tentang menyaksikan perempuan dan anak perempuan menanggung penghinaan dan menghitung apa yang mungkin terjadi selanjutnya," tulis laporan tersebut.

Salah satu kesaksian datang dari seorang wanita yang rumahnya diserbu tentara dan pemukim. Ia dipaksa melakukan prosedur penggeledahan badan yang sangat tidak manusiawi dan menyakitkan di dalam rumahnya sendiri.

"Dia menggambarkan diperintahkan untuk membuka kakinya dengan cara yang menyebabkan rasa sakit, dan dia menggambarkan komentar menghina serta sentuhan pada area intim," ungkap laporan itu.

Kifaya Khraim, Manajer Unit Advokasi di Women's Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC), menyatakan bahwa situasi ini telah memicu dampak sosial yang parah. Banyak anak perempuan yang terpaksa putus sekolah dan dinikahkan dini oleh orang tua mereka sebagai upaya perlindungan terakhir.

"Anak-anak perempuan tidak pergi ke sekolah, dan Anda melihat pernikahan dini yang dipaksakan. Mereka ini adalah anak di bawah umur, tetapi kami tahu ibu dan ayah mereka mencoba melindungi mereka dengan mengirim mereka keluar dari daerah tersebut," ujar Khraim.

Khraim juga menambahkan bahwa dampak ekonomi sangat terasa bagi para perempuan di Tepi Barat. Banyak dari mereka yang kini terisolasi di dalam rumah karena ancaman serangan yang mengintai di setiap pos penjagaan atau jalanan.

"Perempuan kehilangan pekerjaan karena mereka tidak bisa berangkat kerja karena kekerasan seksual dan kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah," tambah Khraim.

Namun, Khraim meyakini bahwa data yang terkumpul saat ini hanyalah fenomena gunung es. Banyak penyintas yang memilih bungkam karena stigma sosial yang sangat berat di masyarakat terkait kekerasan seksual.

"Ini mungkin hanya 1% dari kasus yang ada, dan kami harus melakukan banyak penelitian di komunitas lokal hanya untuk mendapatkan kepercayaan agar orang-orang mau menceritakan kasus-kasus ini kepada kami," jelas Khraim.

Senada dengan hal tersebut, Milena Ansari selaku Kepala Departemen Wilayah Palestina yang Diduduki di Physicians for Human Rights - Israel, menyoroti adanya pembiaran secara hukum yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap para pelaku.

"Pejabat Israel secara efektif memberikan lampu hijau bagi penggunaan kekerasan seksual ketika mereka memutuskan untuk tidak menuntut kasus yang paling menonjol, yang terdokumentasi dengan sangat baik," tegas Ansari.

Menurut Ansari, diskusi di tingkat pemerintahan Israel pun menunjukkan sikap yang sangat mengkhawatirkan terkait hak-hak dasar warga Palestina, di mana tidak ada batasan moral yang tegas dalam memperlakukan tahanan atau warga sipil.

"Ada budaya menerima serangan seksual terhadap warga Palestina. Ada diskusi di Knesset tentang apakah boleh atau tidak memerkosa orang Palestina. Bahkan perdana menteri tidak mengatakan bahwa Israel menentang pemerkosaan terhadap tahanan," pungkas Ansari.

(tps/tps)

Add