Bahlil Akui Sempat Setop Ekspor Batu Bara RI Agar Listrik Warga Aman

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pemerintah sempat menghentikan ekspor batu bara untuk memastikan pasokan bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap aman.

Langkah ini diambil setelah pasokan batu bara untuk pembangkit mengalami kendala yang menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia sempat mengalami pemadaman listrik bergilir. Adapun penghentian ekspor dilakukan untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) dapat terpenuhi.

Semula, Bahlil menceritakan bahwa pihaknya melakukan rapat bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Tedy Indrajaya dan juga PLN.

"Kita bedah, apa masalah yang sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 di mana kita melarang ekspor batu bara, saya mempertanyakan ada apa sih ini?" ujar Bahlil beberapa waktu lalu.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) maupun swasta mencapai 154 juta ton per tahun. Sementara itu, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, alokasi pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri ditetapkan sebesar 180 juta ton.

"Yang sudah menyatakan kesediaannya 160-170 juta ton, dan yang sudah kontrak 134 juta ton, terakhir sudah 141 juta ton artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masa batu bara habis di bulan 6, ini ilmu abuleke apalagi, kayanya kita jujur jujur aja, berati ada sesuatu," terang Bahlil.

Setelah dilakukan pengecekan, Bahlil mengungkapkan bahwa persoalannya terletak pada spesifikasi batu bara. Pembangkit listrik membutuhkan batu bara berkalori menengah dengan nilai di atas 5.000 kkal.

"Ini lah yang dibutuhkan, kalau pemerintah itu tugasnya memberikan DMO, teknisnya ya kamu perusahaan, jangan air udah dileher baru teriak, karena seperti itu maka atas arahan bapak Presiden tidak ingin kejadian lagi, sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri dulu," tegas Bahlil.

Saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Pengadaan Energi Primer yang melibatkan BPKP, Irjen ESDM, PLN dan Dirjen Minerba. "Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ungkap Bahlil.

(ven/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]